Dua masyarakat adat telah mengajukan permohonan pengujian materiil terkait Pasal 22 angka 24 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja. Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan menyoroti perubahan penting dalam pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup yang sangat berkaitan dengan praktik masyarakat adat.
Masyarakat adat yang terlibat dalam pengujian ini adalah Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara daerah Barito Utara, Putes Lekas, dan Era Purnama Dewi dari Kabupaten Kampar, Riau. Mereka menginginkan pemaknaan konstitusional yang jelas tentang larangan pembukaan lahan melalui pembakaran.
Mereka berpendapat bahwa pengecualian larangan pembakaran seharusnya hanya diberikan kepada masyarakat hukum adat yang menjalankan praktik tersebut secara turun-temurun. Hal ini karena norma yang ada saat ini tidak menjelaskan secara tegas siapa yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam konteks pengecualian tersebut.
Pentingnya Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pemohon mengajukan isu mengenai ketidakjelasan yang terdapat dalam norma yang merujuk pada kearifan lokal. Ketiadaan batasan yang jelas membuat masyarakat adat berpotensi dirugikan oleh praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Ini membuka celah bagi pihak-pihak non-masyarakat adat untuk memanfaatkan kearifan lokal sebagai legitimasi untuk membakar lahan.
Kuasa hukum para pemohon menjelaskan bahwa kelompok non-masyarakat adat tidak memiliki sistem pengetahuan tradisional yang sama dan tidak beroperasi berdasarkan kalender adat. Mereka juga tidak menerapkan metode yang dapat membedakan antara praktik pembakaran tradisional dan praktik sembarangan yang menyebabkan kerusakan besar.
Praktik pembukaan lahan oleh masyarakat adat Dayak Taboyan melibatkan metode tebas-bakar yang sudah dicapai secara konvensional. Proses ini diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan bencana kebakaran hutan, dan dilakukan dengan kesepakatan serta pemberitahuan kepada pemilik ladang di sekitarnya.
Dampak Positif dari Praktik Pertanian Berkelanjutan
Praktik berladang gilir balik yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Taboyan berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan adanya kebanyakan regulasi yang bersifat menyamaratakan, mereka justru menghadapi tantangan yang semakin besar dalam mempertahankan cara hidup mereka.
Putes Lekas menegaskan bahwa praktik pertanian yang dilakukan oleh masyarakatnya tidak pernah menjadi penyebab kebakaran lahan. Mereka mengikuti aturan adat yang ketat, yang menjamin teknik pertanian mereka berkelanjutan dan tidak membahayakan lingkungan.
Saya sangat mencemaskan situasi di mana peladang adat menjadi kambing hitam ketika karhutla terjadi. Mereka terancam hukuman pidana yang berat, sementara pelanggaran yang sesungguhnya berasal dari praktik-praktik yang tidak berlandaskan nilai-nilai lokal.
Kesehatan Lingkungan dan Ancaman Bagi Masyarakat
Era Purnama Dewi, sebagai pemohon kedua, menyampaikan bahwa dirinya merupakan salah satu korban dari dampak kesehatan yang diakibatkan oleh kabut asap selama karhutla. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memiliki peraturan yang tegas dan jelas untuk melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan.
Keberadaan ketidakjelasan dalam norma membuat masyarakat adat dan non-masyarakat adat tidak dapat dibedakan secara jelas, terutama dalam konteks pembakaran lahan. Negara, dalam hal ini, dianggap tidak memiliki ukuran normatif yang memadai untuk membedakan jenis-jenis pembakaran tersebut.
Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketetapan yang ada bertentangan dengan UUD 1945, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat adat. Mereka meminta agar pengecualian larangan pembakaran hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang mengikuti praktik tradisi mereka tanpa melanggar prinsip perlindungan lingkungan.
Melindungi Masyarakat Hukum Adat dari Ketidakadilan
Dalam petitumnya, kedua pemohon mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap masyarakat adat. Mereka meminta penjelasan yang lebih jelas mengenai batasan pengecualian bagi masyarakat hukum adat dalam membuka lahan. Usulan ini mencakup beberapa poin yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan praktik pertanian tradisional.
Poin-poin tersebut termasuk pembukaan ladang untuk kebutuhan subsisten dan menyediakan batasan luas lahan maksimal untuk tiap kepala keluarga. Hal ini dilakukan agar masyarakat adat dapat beroperasi dengan cara yang konsisten dengan kearifan lokal mereka.
Pemohon juga menekankan pentingnya adanya sekat bakar untuk mencegah penyebaran api. Praktik semacam ini menjadi sangat penting dalam pengelolaan lahan untuk memastikan bahwa api tidak meluas dan menyebabkan bencana ekologis yang lebih besar.
