Ombudsman Republik Indonesia kini menghadapi situasi yang cukup memprihatinkan. Majelis etik lembaga ini menyatakan bahwa Komisioner Ombudsman untuk periode 2021-2026 adalah yang paling bermasalah dalam sejarahnya.
Pernyataan tersebut diungkapkan setelah menemukan dua anggota, Hery Susanto dan Yeka Hendra Fatika, terjerat dalam kasus hukum di Kejaksaan Agung. Hal ini memicu perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan integritas lembaga tersebut.
Ketua majelis etik, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa lembaga ini perlu melakukan refleksi dan evaluasi sistematis. Kritik internal juga datang dari mantan anggota dan pegawai yang merasakan dampak dari berbagai masalah yang ada.
Evaluasi Sistemik Kini Menjadi Kebutuhan Mendesak
Dalam konferensi pers terbaru, Jimly menekankan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kelemahan dalam struktur dan fungsi manajemen di Ombudsman. Ia menjelaskan, ketidakkompakan di antara pimpinan menjadi salah satu masalah utama yang harus dibenahi.
Tidak hanya itu, Jimly juga menyoroti dominasi individu dalam pengambilan keputusan yang bisa menghilangkan fungsi kolektif lembaga. Pada dasarnya, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kode etik dan disiplin profesional di internal Ombudsman belum berjalan dengan baik.
Pimpinan Ombudsman periode ini yang dipimpin oleh Mokhammad Najih dan Bobby Hamzar Rafinus, menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki citra dan kinerja lembaga. Mereka harus segera merumuskan langkah-langkah konsolidasi untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Keterlibatan Anggota dalam Kasus Hukum
Keterlibatan Hery Susanto dan Yeka Hendra Fatika dalam kasus hukum semakin menambah daftar masalah di dalam lembaga. Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
Menurut informasi yang beredar, Hery diduga terlibat dalam penerbitan surat koreksi yang merugikan negara. Dampak dari aksi ini sangat serius, dengan perkiraan kerugian negara mencapai angka yang signifikan.
Sementara itu, Yeka Hendra Fatika juga tidak luput dari perhatian, karena terlibat dalam dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi minyak goreng. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum dan akuntabilitas di lembaga-lembaga pemerintahan.
Bencana Integritas di Lembaga Publik
Masalah internal di Ombudsman ini bukan hanya mengguncang lembaga itu sendiri, tetapi juga menciptakan dampak lebih luas bagi kepercayaan publik. Dalam era di mana transparansi dan akuntabilitas merupakan tuntutan utama, lembaga ini harus menunjukkan komitmen serius untuk memperbaiki diri.
Jimly juga menekankan bahwa kelangsungan lembaga ini tergantung pada seberapa cepat dan efektifnya mereka pergi ke akar permasalahan. Strategi perbaikan yang terencana dan partisipatif menjadi kunci untuk memulihkan kredibilitas lembaga.
Ke depan, Ombudsman harus belajar dari kasus-kasus sebelumnya dan mengedepankan prinsip-prinsip integritas. Hal ini akan membantu mereka membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa mereka berfungsi sesuai dengan mandat yang telah diberikan.
