Cinema XXI baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan menayangkan video yang menampilkan kinerja kabinet Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop. Penayangan ini diadakan mulai 9 hingga 14 September 2025 dan dianggap sebagai bagian dari iklan layanan masyarakat (ILM).
Keputusan untuk menayangkan video ini bukan tanpa kontroversi. Banyak netizen yang mengekspresikan pendapat mereka mengenai hal ini, khususnya terkait tempat pemutaran yang biasanya dikenal sebagai hiburan murni.
Pihak Cinema XXI menyatakan bahwa mereka menyediakan platform bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi publik. Dalam hal ini, ILM dianggap sebagai saluran informasi yang valid dan bermanfaat bagi masyarakat.
Mengapa Cinema XXI Menayangkan Video Kinerja Kabinet?
Menurut Corporate Secretary Cinema XXI, Indah Tri Wahyuni, inisiatif ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi penyampaian informasi penting dari pemerintah. ILM ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih menyadari program-program yang sedang dijalankan.
Pemutaran video tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya ILM, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami apa yang dikerjakan pemerintah selama ini.
Adanya video ini menjadi sorotan karena penayangan dilakukan di bioskop, yang biasanya menyiarkan film dan iklan komersial. Banyak yang mempertanyakan apakah ini tempat yang tepat untuk menyampaikan informasi semacam itu.
Reaksi Netizen dan Kontroversi Penayangan Iklan
Kesadaran akan video tersebut mulai meningkat ketika beberapa penonton merekam momen saat video ditayangkan di layar. Beberapa di antara mereka memilih untuk membagikannya di media sosial, yang menyebabkan perdebatan sengit di antara netizen.
Isi video menampilkan berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Warga menunjukkan keprihatinan tentang kesesuaian penayangan materi semacam ini di bioskop.
Tampilan program-program tersebut dalam video memberi informasi yang seharusnya bisa diakses melalui saluran resmi dan bukan di tempat hiburan. Hal ini menjadi sumber pro dan kontra di masyarakat.
Pernyataan resmi dari Pihak Komunikasi Pemerintah
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, memberikan klarifikasi terkait penayangan ini. Ia menyatakan bahwa bioskop tidak berbeda dengan saluran lain seperti televisi yang juga memuat iklan.
Hasan berpendapat bahwa jika iklan komersial boleh ditayangkan, maka informasi dari pemerintah seharusnya juga diperbolehkan. Hal ini dimaksudkan untuk menyosialisasikan agenda pemerintah ke seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga menambahkan bahwa penayangan ini dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh pihak bioskop sebelum pemutaran film. Dengan begitu, diharapkan informasi dapat tersampaikan tanpa mengganggu pengalaman menonton.
Langkah Strategis untuk Meningkatkan Komunikasi
Dari sudut pandang komunikasi publik, penayangan ini bisa dianggap sebagai langkah inovatif. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai kinerja dan pencapaian mereka.
Hasan menyatakan bahwa kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembuatan video ini tidak memerlukan biaya tambahan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk memaksimalkan komunikasi dan transparansi.
Dalam konteks ini, penggunaan bioskop sebagai media penyampaian informasi menciptakan ruang yang lebih luas untuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tugas dan tanggung jawab pemerintah.
