Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berupaya serius untuk mempercepat penyediaan akses internet di daerah-daerah yang belum terjangkau. Rencana ambisius ini menargetkan semua desa yang terisolasi, sekitar 2.500 desa, bisa menikmati layanan internet pada tahun 2026.
Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, keadilan dalam akses informasi merupakan pondasi penting agar masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam pendidikan, layanan publik, dan peluang ekonomi secara setara.
Langkah Strategis Menuju Konektivitas Merata di Seluruh Wilayah
Meutya menegaskan pentingnya pemerataan akses internet sebagai prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur digital. Ia menyoroti ketimpangan yang masih ada di berbagai daerah yang terisolasi.
“Kita sadari masih ada perbedaan besar dalam akses layanan, terutama di daerah terpencil,” ujar Meutya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta Selatan.
Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah aksesibilitas yang bisa mempercepat perkembangan daerah-daerah tersebut pada tahun 2026.
Pembangunan infrastruktur yang masif dilaksanakan oleh Kementerian ini ditujukan untuk menciptakan peluang lebih baik bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pendanaan untuk proyek infrastruktur menjadi kunci agar program ini sukses.
Melalui langkah konkret ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan akan meningkat dengan akses informasi yang lebih baik.
Fakta Menarik tentang Ketidakmerataan Akses Internet di Indonesia
Berdasarkan data yang dirilis, sekitar 86 persen sekolah di Indonesia, yang berjumlah sekitar 190.000 unit, masih belum memiliki akses internet tetap. Ini menunjukkan betapa mendesaknya perluasan layanan internet di sektor pendidikan.
Di sisi lain, 75 persen pusat kesehatan masyarakat atau sekitar 7.800 unit juga belum terhubung dengan baik ke jaringan internet. Keadaan ini tentunya mempengaruhi kualitas layanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, sebanyak 32.000 kantor desa juga masih berada di daerah tanpa akses internet, membuat pelayanan publik menjadi terhambat. Hanya 21,31 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki koneksi broadband tetap.
Angka-angka ini menunjukkan tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan Indonesia yang terhubung secara digital. Keterbatasan akses ini jelas berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup warga.
Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang ada membuat dampak ekonomi yang diharapkan belum terwujud. Hal ini menjadi panggilan bagi semua pihak untuk bekerja sama dan mendorong pemanfaatan teknologi dengan lebih maksimal.
Peluang Pembangunan Ekonomi Melalui Infrastruktur Digital
Menteri Meutya Hafid menekankan bahwa infrastruktur yang sudah dibangun perlu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dan berarti. “Pemanfaatan infrastruktur teknologi saat ini belum sebanding dengan kapasitas yang bisa dicapai,” tuturnya.
Dia juga mengingatkan bahwa meskipun perkembangan teknologi telah membawa beberapa manfaat, potensinya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat masih sangat terbuka. Ruang digital harus bisa mendukung pertumbuhan komunitas, bisnis, dan pemerintah secara kolaboratif.
Konektivitas digital diharapkan dapat menciptakan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat. Ini menjadi bagian dari transformasi digital yang harus membawa perubahan signifikan, memberi peluang bagi semua golongan masyarakat.
Kedepannya, upaya ini dapat memfasilitasi pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi masyarakat. Dari sinilah, harapan untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal dapat terwujud.
Transformasi ini perlu melibatkan berbagai elemen dari wilayah, termasuk pengusaha lokal, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara merata di setiap lapisan masyarakat.
