Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Amerika Serikat kembali mengambil langkah tegas dalam mengendalikan aplikasi media sosial yang popularitasnya kian melesat, yakni TikTok. Pembentukan dewan baru untuk operasi aplikasi ini telah diumumkan oleh Gedung Putih dan mencerminkan kekhawatiran serius terkait keamanan nasional serta pengaruh data pengguna.
Pengaturannya menciptakan tujuh kursi yang akan mengawasi aplikasi TikTok, dengan enam di antaranya diisi oleh warga negara Amerika. Ini menunjukkan komitmen AS untuk memastikan bahwa kontrol penuh atas platform yang memiliki jutaan pengguna ini tetap berada di tangan mereka.
Langkah ini merupakan bagian dari proyeksi lebih besar terhadap perusahaan teknologi asal China, ByteDance, yang merupakan pemilik TikTok. Dengan penekanan pada perlindungan data dan keamanan, pemerintah berupaya untuk menghindari potensi risiko yang mungkin ditimbulkan dari pilihan strategi perusahaan besar ini.
Strategi Pemerintah AS dalam Mengelola TikTok dan ByteDance
Menyusul kekhawatiran yang berkembang tentang penggunaan data pribadi, pemerintah AS mengambil ancang-ancang serius terhadap keberadaan ByteDance. Kebijakan ini bukan tanpa alasan, karena adanya kekhawatiran bahwa informasi pengguna bisa digunakan oleh pemerintah China untuk kepentingan tertentu.
Di bawah pemerintahan Joe Biden, Kongres telah mengeluarkan undang-undang yang memaksa ByteDance menjual operasinya di AS jika tidak ingin menghadapi larangan total. Langkah ini menunjukkan sinyal jelas bahwa AS berupaya untuk menanggulangi ancaman yang dianggap berbahaya bagi warganya.
Hal ini turut didukung oleh penambahan kebijakan yang mengikuti jejak pemerintahan sebelumnya. Selama masa jabatan Donald Trump, ada sejumlah penundaan untuk melarang aplikasi ini, dengan harapan dapat menciptakan kesepakatan penjualan yang menguntungkan.
Respon Mantan Presiden dan Rencana Kesepakatan Baru
Donald Trump telah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap TikTok, bahkan menggunakan platform ini untuk menjangkau pemilih muda dalam kampanye politiknya. Penundaan pelaksanaan larangan menjadi perhatian utama, terutama sambil menunggu perundingan yang lebih menguntungkan.
Investor-investor besar termasuk perusahaan teknologi seperti Oracle, yang memiliki hubungan dekat dengan Trump, dipandang sebagai calon kuat untuk mengambil alih operasi TikTok di Amerika. Keterlibatan perusahaan ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan lebih kepada pengguna mengenai perlindungan data mereka.
Leavitt, Sekretaris Pers Gedung Putih, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut sudah hampir final, menekankan bahwa data dan privasi pengguna akan dijamin oleh perusahaan teknologi Amerika. Ini adalah langkah strategis dalam menciptakan kontrol penuh terhadap algoritma TikTok, yang kini dianggap memengaruhi opini publik.
Peran Dewan Baru dan Kontrol Algoritma TikTok
Dewan baru yang dibentuk oleh pemerintah AS untuk mengawasi TikTok diharapkan dapat memberikan pengawasan yang ketat dan transparansi dalam operasi aplikasi ini. Dalam konteks keamanan nasional, hal ini menjadi vital untuk memitigasi risiko terkait data pengguna yang sensitif.
Presiden Trump mencatat bahwa anggota dewan baru akan diisi oleh “patriot Amerika yang hebat,” meskipun nama anggota ketujuh diharapkan akan diumumkan di kemudian hari. Ini menunjukkan adanya transparansi yang diharapkan oleh publik dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan platform yang sangat berpengaruh ini.
Palang pintu utama bagi TikTok adalah bagaimana mereka bisa memenuhi harapan pemerintah AS di tengah ketidakpastian ini. Keterlibatan pemerintah dalam keputusan operasional, termasuk penetapan algoritma dan kebijakan data, menjadi sorotan utama yang harus diperhatikan.
